MGMP TIK SMP/MTs KOTA BALIKPAPAN

Komunitas Guru Komputer SMP Kota Balikpapan ==> MENCERDASKAN GURU

e

 PROGRAM BERMUTU

Reformasi gencar membidik hingga ke ujung-ujung tombak pendidikan di Indonesia. Kali ini, guru jadi sasarannya. Dukungan pun mengalir dari pemerintah Belanda dan Bank Dunia. Reformasi pendidikan berjalan membawa cita-cita besar. Millenium Development Goals ditargetkan bisa dicapai tahun 2015. Perbaikan-perbaikan segera dilakukan. Ada 2,7 juta guru di Indonesia yang masih membutuhkan perbaikan kualitas. Salah satu contohnya, Depdiknas masih mendapati guru-guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tak sesuai dengan bidangnya. Dikhawatirkan, ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas penyampaian materi dan kualitas pemahaman anak-anak didik. Masalah lainnya yang masih muncul hingga sekarang adalah distribusi guru yang tidak merata di perkotaan dan pedesaan. Mengutip data yang diungkapkan oleh Fasli Jalal, Dirjen Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan, bahwa ada kelebihan jumlah guru sebanyak 60% di perkotaan. Sepertinya masih berlaku anggapan bahwa guru yang bertugas di daerah terpencil adalah guru yang kurang disukai/kurang berkualitas. Lalu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Depdiknas didapati ada banyak guru-guru yang mangkir dari tugasnya dengan berbagai alasan. Akhirnya dari berbagai masalah ini, loyalitas guru pun mulai dipertanyakan. “Kami melihat betapa rendahnya kontrol terhadap guru-guru di Indonesia,” ungkap Fasli Jalal, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berkenaan dengan upaya perbaikan mutu guru, Direktorat Pembinaan Diklat, Dirjen PMPTK menggelar acara pada tanggal 28 s/d 30 Maret lalu di tiga hotel di Jakarta. Hotel Mandarin, Hotel Sultan, dan Hotel Borobudur. Pihak-pihak yang diundang adalah para Ketua DPRD Komisi Bidang Pendidikan, para Kepala Dinas Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan para Bupati/Walikota, serta Bapeda dari 140 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Dari target undangan sebanyak itu, hingga hari terakhir sosialisasi program BERMUTU ini hanya 114 kabupaten dan kota yang turut hadir. Dari Dana Hibah dan Pinjaman Program BERMUTU (Beter Education through Reformed Management and Universal Teacher Up-grading) diperkenalkan di sana. BERMUTU, adalah sebuah program kerjasama antara Depdiknas melalui Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dengan Pemerintah Belanda dan Bank Dunia. Sumarna Surapranata, dari Dirjen PMPTK, Direktorat Pembinaan Diklat, menjelaskan,”Program BERMUTU didanai oleh dana hibah dan pinjaman dari pemerintah Belanda dan Bank Dunia. Nilai totalnya sebesar US$212juta.” Salah satu pihak yang mengucurkan dana segar untuk dukung program BERMUTU ini, datang dari Pemerintah Belanda. Kepeduliannya terhadap bidang pendidikan di Indonesia, dilatarbelakangi oleh peristiwa krisis moneter. Akhir tahun 1990-an, pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari pemerintah Belanda. Tingginya biaya hidup pada masa itu, menjauhkan masyarakat Indonesia dari kemudahan akses terhadap pendidikan. “Kami akan memberi komitmen kepada Indonesia untuk membantu dan terus mengembangkan bidang pendidikan di Indonesia bahkan hingga 15 tahun yang akan datang,” ungkap Theo Oltheten, First Secretary Education of Education Center dari Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia. Sebenarnya, bidang pendidikan adalah satu bentuk bantuan yang jadi prioritas utama dalam program bantuan pemerintah Belanda untuk Indonesia. Bantuannya kali ini dalam bentuk dana hibah (grant) untuk mendukung program BERMUTU. Nominalnya sebesar 40 juta Euro atau US$52 juta. Dalam rupiah, berjumlah sekitar Rp 476 miliar. Dari 2.783.321 orang guru, 258.047 sekolah, dan 140 kabupaten dan kota, Pemerintah Belanda melihat ada keragaman yang sangat besar di Indonesia. Tiap guru akan memiliki kebutuhan yang sangat spesifik dan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Program BERMUTU ini menjadi program yang sangat menantang. “Pemerintah Belanda merasa sangat terhormat dapat dipercaya untuk mendukung program ini,” ucap Theo. Bantuan untuk peningkatan mutu guru Indonesia juga datang dari Bank Dunia. Tentang perincian dananya, Fitri Harto, dari Departemen Keuangan RI, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, menyatakan, “Untuk program ini, dana yang didapat dari Bank Dunia adalah dana pinjaman dengan lama pembayaran hingga kurun waktu 40 tahun. Bunga pertahunnya sebesar 0,75%. Jumlah total pinjamannya $100 juta. Pembayarannya dimulai 10 tahun setelah sekarang. Jadi kita punya cukup banyak waktu.” Komitmen Tegas dari Daerah Program BERMUTU disosialisasikan tahun ini. Sedianya, program ini mulai efektif di jalankan untuk kurun waktu 2008 – 2012. Pada dasarnya program BERMUTU adalah tindak lanjut dari sebuah studi yang dilakukan oleh Dirjen PMPTK mengenai penempatan dan penempatan guru pada 12 kabupaten/kota yang diselesaikan tahun 2005. Sebelum program ini diluncurkan, telah dilakukan piloting project nya dengan dukungan kerja sama 5 kabupaten terpilih, yaitu Tanah datar (sumbar), sukabumi (jabar), Lombok Barat (NTB), Gorontalo (gorontalo) dan Merauke (Papua). Program BERMUTU ini lahir untuk mengatasi implikasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang didalamnya menyatakan tentang upaya-upaya untuk peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi, dan penyelenggaraan uji sertifikasi bagi guru. Program ini ditekankan untuk meraih seluruh guru-guru di satuan pendidikan tingkat dasar. Pilihan ini didasarkan atas program Wajar Diknas 9 tahun. Disamping itu, kebutuhan yang krusial menurut data penelitian depdiknas, menunjuk pada guru-guru SD. Masih 70% guru SD di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi. Keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator. Antara lain, bertambahnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi, semakin banyaknya guru yang berkesempatan mengikuti program pelatihan dan menggunakan metode Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Disisi lain, indikator pun dilihat dari berkurangnya jumlah guru yang mangkir dari tugas mengajarnya di sekolah. Dengan berjalannya program BERMUTU, diharapkan akan muncul sistem yang dapat mengontrol kinerja guru di sekolah-sekolah pada setiap kabupaten dan kota. Pada acara sosialisasi program BERMUTU, ada respon antusias dari daerah. Hal ini tampak dari jumlah yang hadir pada hari pertama sosialisasi program BERMUTU di Hotel Mandarin, Jakarta. Padahal undangannya baru dikirim seminggu yang lalu. Pada kesempatan hari pertama, yang diundang berasal dari 3 provinsi. Yakni provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 129 orang yang datang pada hari itu, menjadi target komitmen awal bagi Program BERMUTU. Pasalnya, mereka adalah pejabat-pejabat daerah penentu keputusan bagi daerahnya masing-masing. Sumarna Surapranata menyatakan,”Sasarannya berjumlah 140 kabupaten dan kota dari 14 provinsi. Namun, hanya 70 kabupaten dan kota yang akan lolos seleksi sebagai penerima bantuan dari Program BERMUTU ini.” Seleksi ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang disisipkan sejak awal pemaparan. Salah satunya, Depdiknas menginginkan adanya komitmen tegas dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Komitmennya adalah menyediakan dana pendamping dengan jumlah minimum 20% dari total dana program BERMUTU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota yang dimaksud. Disamping itu, juga memasukkan program BERMUTU dalam Renstra daerah dan Kebijakan umum Daerah, serta menyediakan tenaga (personil) yang diperlukan sesuai dengan desain program BERMUTU. Persyaratan penting lainnya adalah kabupaten dan kota yang bersangkutan tidak sedang mendapat bantuan program sejenis dari lembaga-lembaga lainnya. Melalui program ini, Depdiknas menghimbau kepada seluruh kabupaten dan kota. Berembug bersama, bersepakat dan urun tangan langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kontribusi dana pendamping. Apakah daerahnya akan menjadi daerah yang menjadi prioritas untuk dipilih menjadi peserta program BERMUTU,ataukah tidak sama sekali. Karena sesungguhnya peluang bagi 70 kabupaten dan kota yang terpilih ditentukan oleh peringkat jumlah kontribusi dana pendamping yang diberikan daerahnya masing-masing. Sistem peringkat ini menjadi salah satu cara dalam menentukan prioritas pemberian program bermutu. Makin besar kontribusinya, akan makin tinggi peringkatnya, dan makin besar pula kesempatan terpilih sebagai daerah yang menjadi penerima program ini. Tanggapan terhadap hal ini juga muncul dari kabupaten/kota yang pendapatan daerahnya dirasa tak cukup besar dan tak cukup kuat untuk bersaing. Berbagai kekhawatiran muncul. Misalnya, Heri dari Dinas Pendidikan di Cilacap mengatakan, “Bagi daerah yang mendapatkannya, sangat-sangat beruntung. Bagaimana pula untuk daerah yang tidak terpilih menjadi daerah yang dibantu oleh program ini? Kami khawatir akan ada dampak-dampak yang mengkhawatirkan tentang ini.” Menurutnya, akan ada dampak yang lebih parah terhadap para guru. Mereka bisa menyerah dari tugasnya. Lanjutnya, “Kalau ada Depdiknas ada program, ya jangan tanggung-tanggung.” Ada banyak ungkapan keraguan atas kemampuan daerahnya dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Depdiknas. Misalnya, Bapeda Kabupaten Bondowoso, misalnya. “Bagaimana dengan status dana pinjaman ini? Apakah ini merupakan pinjaman daerah? Karena jika statusnya sebagai pinjaman daerah, kami dari kabupaten yang kecil ini, belum mampu menanggung bebannya,” begitu ucapnya. Ia mengungkap jumlah perolehan APBD Kabupaten Bondowoso yang berjumlah Rp 680 miliar tahun ini. Alokasi untuk pendidikan, tampaknya belum jadi prioritas. Karena kabupaten ini mengambilnya dana sisa dari jumlah sebesar Rp 280 miliar. Penting bagi daerah untuk berperan dalam berkontribusi terhadap pendidikan. Tentang hal ini Sumarna Surapranata memberikan keyakinan, “Untuk meningkatkan jumlah kabupaten dan kota penerima program BERMUTU, sedang dalam tahap negosiasi. Sedangkan untuk dana pinjaman dalam Program BERMUTU ini berstatus pinjaman dari pemerintah pusat. Walaupun begitu, kami menghimbau agar dana pendamping sebesar 20% diperoleh dari daerah masing-masing.” Agaknya, program ini merupakan dorongan dari Depdiknas agar masyarakat pun terlibat penuh didalamnya. Pihak kabupaten dan kota dengan sendirinya akan termotivasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang ada di daerahnya masing-masing. Setidaknya, dana pendamping juga menjadi tanggungan masyarakatnya. Sumarna menambahkan, “Jadi, ini adalah program milik kita dan untuk kita.” Block Grant untuk Para Guru Bagi 70 daerah terpilih, didalamnya akan dikucurkan block grant. Dana block grant sebesar US$ 82 juta ini nantinya disalurkan kepada KKG, MGMP, KKKS, MKPS melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Akan dilaksanakan proses seleksi untuk perolehan block grant ini. Sebagai contoh, LPMP akan menyeleksi KKG terbaik yang ada dalam satu kecamatan. Begitu pula halnya dengan seleksi terhadap MGMP, KKKS, dan MKPS. Dari pengalaman tahun 2006 lalu, tercatat bahwa Depdiknas telah memberikan block grant terhadap 1 KKG per kecamatan dan 6 MGMP di tiap kabupaten. Terhitung, ada 5500 KKG dan 2.646 MGMP yang sudah menerima perhatian dari Depdiknas. Melalui program BERMUTU tahun 2008 nanti, direncanakan jumlah penerima block grant akan bertambah. Khusus program ini, yang akan menjadi prioritas adalah KKG dan MGMP karena dua organisasi ini berada pada lini pendidikan dasar. Bagi kelompok-kelompok kerja tersebut, diharapkan block grant BERMUTU bisa dimanfaatkan untuk mendorong kinerjanya dan kontibusinya terhadap pengembangan metode pembelajaran di daerahnya. Selain itu, block grant juga diberikan kepada LPMP dan P4TK. Dana block grant ini berbeda dari pos dana block grant untuk KKG dan MGMP. Block grant BERMUTU untuk LPMP dan P4TK, diambil dari pos yang berjumlah US$130 juta. Diharapkan, dana ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat kapasitas dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guru di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dana ini juga digunakan untuk pengembangan modul-modul pelatihan bagi guru, instruktur inti, dan koordinator KKG/MGMP. Program BERMUTU tak hanya mereformasi kelompok-kelompok kerja guru/kepala sekolah/pengawas sekolah, tetapi juga sampai ke tingkat pendidikan tinggi dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Melalui perguruan-perguruan tinggi dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh LPTK akan dikembangkan sebuah sistem yang terstandar dan terakreditasi. Sistem ini akan membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat disetarakan. Dalam artian, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh para guru ini nantinya dapat dihitung sebagai pengganti nilai kredit semester untuk memperoleh kualifikasi pendidikan setara dengan S1. “Untuk mengembangkan sistem penyetaraan ini, butuh biaya yang tidak sedikit. Prosesnya dimulai dari pengembangan kualitas pelatihan dan sistem akreditasinya,” tegas Hendarman, selaku penangungjawab sosialisasi program BERMUTU ini. Dana block grant BERMUTU juga berperan dalam proses akreditasi pelatihan dan pengembangan sistem pelatihan di LPTK/Universitas-universitas. Tak disebutkan besarannya, yang dipastikan hanya post alokasinya yang diambil dari jumlah yang US$ 130 juta ini. Disamping itu, terselip sebanyak 10% s/d 20% dari dana pinjaman ini dibgunakan untuk membayar tenaga konsultan (technical assistant) Bank Dunia yang nantinya ikut terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi program BERMUTU. “Mengingat ini adalah suatu bentuk reformasi yang paling penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga bagi dunia. Kami juga ingin memastikan bahwa semua yang kita lakukan dalam program ini tercatat, hingga kita bisa sama-sama pelajari dan perbaiki di masa depan,” ucap Mae Chu Chang, yang mewakili pihak Bank Dunia sebagai pembicara dalam acara sosialisasi program BERMUTU Maret lalu. Daerah-daerah yang telah terpilih untuk menerima bantuan program BERMUTU ini antara lain untuk Jabar sebanyak 6 kabupaten, Jateng 11, Jatim 9, Kalteng 4, Maluku 2, Maluku Utara 2, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 3, NTB 2, NTT 4, Papua 4, Sulsel 6, Sulteng 4, Sumbar 9, dan Gorontalo 2 Teleconference dilaksanakan secara serentak di 15 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Di Jawa Timur, dilaksanakan di ITS dan Unibraw Malang.Cakupan program BERMUTU ini adalah 11 unit kerja di pusat dan 75 kabupaten/kota yang terpilih di 16 provinsi di Indonesia. 18 Desember 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: